Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belum lama ini menyampaikan rasa ketertarikannya ke dunia politik kepada ayahnya tersebut. Hal ini disampaikan oleh sang kakak sulung, Gibran Rakabuming Raka, di mana Kaesang menyampaikan minatnya itu saat keluarga besarnya tengah melakukan kunjungan ke Solo.
Beberapa partai politik pun menyampaikan kesiapan mereka untuk menampung Karsang Pangarep jika memang ia tertarik untuk bergabung ke partai politik. Salah satu partai yang ikut menyampaikan hal tersebut adalah PSI.
Namun, PSI mendapatkan kritikan oleh warganet karena dulu mereka menyampaikan bahwa mereka menolak politik dinasti. Lalu bagaimana dengan saat ini?
Tampak para warganet membagikan tangkapan layar berupa berita dari detikcom yang dirilis pada tanggal 23 Juni 2015 dengan judul ‘PSI: Saatnya Bergerak Tolak Politik Dinasti yang Membunuh Demokrasi”.
Tentu apa yang ditulis pada artikel tersebut sangatlah kontras dengan apa yang dilakukan oleh PSI saat ini, di mana mereka ikut mendukung Kaesang yang merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widoso.
Ada beberapa akun yang menyertakan cuitan DPP PSI yakni Cheryl Tanzil yang mempersilahkan Kaesang untuk ikut bergabung dengan PSI.
Namun, ketika ditanyakan mengenai hal ini, Cheryl Tanzil tetap mengatakan bahwa mereka tetap menoalk dinasti politik.
“Kata siapa mendukung dinasti?” tanggap Cheryl.
Ia menjelaskan bahwa makna dari politik dinasti adalah mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun.
“Misalnya, bapaknya presiden, ketika turun diganti oleh anaknya. Atau bapak menunjuk anak untuk berkuasa di wilayah yang lebih kecil,” kata Cheryl.
Tetapi saat ini kondisi dari Kaesang yang ingin maju ke politik elektoral bukan merupakan bagian dari politik dinasti. Kaesang bisa maju secara demokratis, bukan melalui ayahnya. PSI akan tidak setuju jika hal politik dari Kaesang dihilangkan.
“Ini kan berbeda. Bapaknya terpilih secara demokratis untuk menjadi Presiden. Anaknya lalu kita ajak bersama kita untuk berkompetisi juga secara demokratis. Jangan sampai hanya karena seseorang adalah anak presiden, hak-hak politiknya untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi malah dikebiri,” kata Cheryl.